Beranda Hukum Anak Wakil Walikota Tangerang dituntut 10 Bulan Penjara, Pengacara Sudah Sesuai Permintaan Keluarga Terdakwa

Anak Wakil Walikota Tangerang dituntut 10 Bulan Penjara, Pengacara Sudah Sesuai Permintaan Keluarga Terdakwa

0
Anak Wakil Walikota Tangerang dituntut 10 Bulan Penjara, Pengacara Sudah Sesuai Permintaan Keluarga Terdakwa

Tangerang – Sorotbangsanews.com – Kejaksaan Negeri Kota Tangerang dinilai tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan narkotika. Sedangkan Negara sedang memperangi dengan peredaran narkotika.

Di dalam perkara anak wakil walikota Tangerang Kajari diduga bermain main dengan perkara narkotika. Dengan barang bukti 0,82 gram sabu sabu dan 73 gram ganja.

prekusor, kejahatan narkotika” Menyuruh membeli narkotika ketika di tangkap belum memakai dengan barang bukti 0,51gran dan 0,31 gram atau 0,82 gram berikut ganja 73 gram di tuntut hanya 10 bulan. kamis 7 januari 2021.

Sidang tuntutan sendiri sempat di tunda 3 kali Karena Kajari, kasi Pidum terlihat gamang untuk membantu dalam tuntutan anak wakil walikota Tangerang.

Dalan Sidang pidana Pdm/pidsus/pn tng, no 431,432,433,444. Atas nama terdakwa Akmal Sohaerudin Jamil, Dede Setiawan, Syarifudin dan Muhamad Taufik.

Perihal tuntutan yang di bacakan JPU Adib Fahri SH dan Gojali SH mengurai keronologis kejadian dan fakta persidangan.

Dakwaan subsidaritas para terdakwa dan
Fakta dalam persidangan dari saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti surat surat pemeriksaan tes urine mengandung mefitamina (sabu sabu).

Terdakwa kurang sempurna akalnya,” urai JPU dalam tuntutanya. karena sakit unsur ini terpenuhi.

Lebih lanjut, Terdakwa tidak punya ijin dari pihak berwenang untuk menguasai memiliki narkotika golongan 1 bukan tanaman dan tanaman.

Selain itu, Terdakwa tidak terpenuhi unsur pasal 127, Unsur tanpa hak melawan hukum memiliki narkotika tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Barang bukti ada dalam penguasaan M. Taufik. Bersetujuan akan di pergunakan bersama sama unsur pasal 111 tidak terpenuhi.

Unsur pasal 127 penangkapan Dede Setiawan, Penggunakan sabu sabu supaya semangat dan tidak ngantuk,” jelas JPU dalam tuntutanya di hadapan Majelis Hakim R Suryo Aji. SH. MH.

JPU membuang pasal 114 dan 112 serta menggunakan pasal 127 untuk membuktikan tuntutan dalam persidangan. Dari Sempel ada tanda tanda sisa penggunakan narkotika dalam tes urine.

Fakta dalam persidangan sisa sabu dan alat hisap di temukan di rumah Dede Setiawan, unsur telah terpenuhi. Barang bukti 0,31 garam di temukan dalam dompet dan 0,51 gram total 0,82 gram. Sedangkan ganja 73 gram,” sambung JPU mengurai tuntutan.

Dakwaan lebih Subsidair hal hal yang memberatkan bertentangan dengan program pemerintah. Yang sedang giat giatnya dalam pemberantasan narkotika. Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.

Dilain sisi, Terdakwa Akmal Sohaeirudin jamil, M. Taufik dan Syaripudin masing masing di jatuhi hukuman 10 bulan penjara. Sedangkan Dede Setiawan selama 12 bulan penjara.

Majelis hakim menunda sidang tanggal 14 untuk pembelaan. Kuasa hukum terdakwa.

Kuasa hukum terdakwa Sri Afriani SH di luar sidang. Kami puas atas tuntutan jaksa selama 10 bulan. Selama ini pemberitaan media kan ancamannya 5 sampai 6 tahun.

Sudah sesuai keinginan pihak keluarga,” ujar Sri Afriani. pasalnya bagus 127 Putusan hakim kalau bisa rehab. kalau gak bisa rehab minta seringan ringanya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) sudah menuntut 127, kita menerima dengan baik kata Sri afriani, 10 bulan gak berat. Ringan juga gak ringan. Kita maunya rehabilitasi.

Menurut Kasi Pidum Dapot SH. Tuntutan 10 bulan sudah sesuai fakta persidangan. Walaupun terdakwa belum pakai sabu sabu tersebut tetapi sudah ada tujuan untuk memakai.

Prekusor kejahatan narkotika tidak ada. Akmal hanya menyuruh membeli dan akan di pakai bersama. Dia belum pakai sabu sabu tersebut sudah di tangkap,” kata kasi Pidum.

Di tempat terpisah seorang Praktisi Hukum Pengacara Mantan Jaksa Penuntut Umum Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H mengomentari.

“Pasal 112 UU Narkotika memuat frasa “memiliki, menyimpan, menguasai” narkotika. Karenanya, penerapan pasal oleh JPU terhadap tindak pidana narkotika dalam kasus a qou harus sesuai dengan fakta hukum dan fakta yang terkuak dalam persidangan.

Hendaknya JPU harus lebih tegas dalam menerapkan Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkotika. Agar dapat memberikan kepastian hukum yang berkeadilan.

Yang paling tepat seharusnya pasal 114 karena ada kesekongkolan. (Sep)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here