Jaksa Agung Tunjukan Taringnya Dengan Menghukum Berat Para Terdakwa Kasus Korupsi Jiwasraya

Jakarta – Sorotbangsanews.com – Jaksa Agung menunjukan taringnya bagi penegakan hukum dengan menghukum berat para terdakwa kasus korupsi Jiwasraya. Ini momentum bagi Kejaksaan RI untuk menunjukan komitmennya bagi tegaknya hukum di republik ini.

Kejaksaan Agung terus menunjukkan komitmen dalam menindak tegas kejahatan korupsi Jiwasraya. Kali ini ditunjukkan dengan yang dijatuhkan oleh JPU Kejaksaan Agung kepada tiga mantan petinggi Jiwasraya. (30/9)

Untuk itu meliputi penjara 18 tahun (Syahmirwan, Kadiv. Investasi dan Keuangan Jiwasraya 2008-2014), 20 tahun penjara (Hendrisman Rahim, Mantan Dirut Jiwasraya), serta penjara seumur hidup (Hary Prasetyo, Direktur Keuangan Jiwasraya).

Selain itu, ada lagi tambahan yang dijatuhkan kepada mereka bertiga, yakni berupa uang denda sebesar Rp. 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Hukuman berat yang diberikan oleh JPU Kejagung itu memperoleh apresiasi dari banyak pihak.

Pertama, itu dinilai sangat tepat diberikan kepada pelaku korupsi jiwasraya. Sebab korupsi Jiwasraya ini telah merugikan banyak pihak. Di antara pihak yang dirugikan yakni negara dan tentu saja nasabah.

Dari sisi negara, ketiganya merugikan negara sebesar Rp 16,8 triliun. Ini Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi periode 2008-2018 Nomor: 06/LHP/XXI/03/2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dari sisi nasabah, mereka menjadi tersengsarakan akibat ulah jahat mereka. Pada akhirnya, sebab Jiwasraya adalah perusahaan milik negara, maka negara yang harus tanggung jawab menalangi Jiwasraya agar bisa bayar hak-hak nasabah. Di sinilah, kompleksitas kerugian dari korupsi ini.

Kedua, tindakan para terdakwa ini juga mengakibatkan kompleksitas kerugian yang lain yakni soal kepercayaan publik kepada perusahaan asuransi. Dengan peristiwa ini, Jiwasraya menghancurkan fondasi penting dari bekerjanya perusahaan asuransi yakni kepercayaan.

Padahal perusahaan asuransi hanya bisa berjalan bila antara perusahaan dan nasabah terikat suatu hubungan saling percaya (trust).

Dengan peristiwa ini, bukan hanya Jiwasraya yang dirugikan, tapi bisa berdampak pada perusahaan-perusahaan asuransi yang lain. Publik menjadi ‘ngeri’ membayangkan situasi ini.

Ketiga, terutama ini terkait dengan Hukum Berat kepada Hery Prasetyo. Perbuatannya itu tidak mendukung program pemerintah dan pemberantasan tindakan korupsi.

Jiwasraya atau perusahaan BUMN yang seharusnya jadi tauladan bagi program asuransi tapi justru merusaknya, membuat buruk citra perusahaan asuransi.

Selain itu, sebagai perusahaan BUMN, harusnya Jiwasraya menjadi garda terdepan dalam pengelolaan yang berpijak pada prinsip transparansi, dan terbebas dari penyakit kronis korupsi dan perbuatan jahat lainnya yang merugikan banyak pihak.

Dengan pertimbangan hal-hal di atas, maka penjatuhan tuntutan dari JPU kepada terdakwa, terutama soal tuntutan seumur hidup, dinilai sebagai tuntutan yang ‘representatif’ dengan menimbang kompleksitas kerugian yang diakibatkan oleh ulah mereka.

Terkait tuntutan seumur hidup, banyak yang meminta agar tuntutan itu juga dijatuhkan kepada terdakwa yang lain seperti Benny Tjokro. Sebab mereka juga layak memperoleh tuntutan itu dengan pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas.

Apa yang dilakukan oleh JPU Kejagung ini sejalan dengan harapan Jaksa Agung ST. Burhanuddin. Dia melalui Jampidsus Ali Mukartono mengapresiasi yang dijatuhkan oleh JPU kepada terdakwa. Ini sejalan dengan semangat besar Kejagung untuk memberantas korupsi.

Tuntutan seumur hidup merupakan tuntutan tertinggi dalam sejarah kasus korupsi di Indonesia. Tak banyak koruptor yang dituntut bui seumur hidup.

Dalam dua dekade terakhir, ini adalah kasus ketiga yang dituntut seumur hidup. Sebelum ini, ada nama Adrian Woworuntu (2005) dan Akil Mochtar (2014).

Dengan ini, kita patut acungi jempol dengan ketegasan JPU Kejaksaan Agung. Harapan kita, dengan Hukuman Berat ini, setidaknya bisa memberi dampak besar pada efek jera pelaku dan sekaligus jadi signal harapan tentang penegakan hukum yang adil, yang memberatkan bagi pelaku kejahatan tingkat tinggi seperti korupsi.

Untuk institusi Kejaksaan RI, tentu saja ini bukan akhir. Babak-babak penegakan hukum yang tegas dan penuh keadilan dalam perkara-perkara lain tetap jadi pantauan dan harapan kita bersama. (Pelantun Kopi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here