Beranda Hukum Tersangka Kasus Korupsi, Kader PDIP Malah Jadi Anggota DPR Membidangi Hukum

Tersangka Kasus Korupsi, Kader PDIP Malah Jadi Anggota DPR Membidangi Hukum

0
Tersangka Kasus Korupsi, Kader PDIP Malah Jadi Anggota DPR Membidangi Hukum

Surabaya – Sorotbangsanews.com – Penanganan kasus korupsi kader PDIP yang ditangani Kepolisian Daerah Jawa Timur ngendon selama delapan tahun, sejak 2012 hingga dipenghujung 2020. Kasus dugaan korupsi dana jasa pungut (japung) APBD 2009 Rp. 720 juta. Kasus itu menjerat politikus PDIP, Bambang DH. Sejak 2013 hingga kini, mantan wali kota Surabaya itu digantung status tersangka. Hebatnya sang tersangka kini menjadi anggota DPR Komisi 3 yang membidangi hukum dan kepolisian.

Dikutip dari RubrikIndonesia.com mengenai Kasus korupsi japung terkait kucuran dana dari APBD Pemkot Surabaya tahun 2009 untuk anggota DPRD setempat sebesar Rp. 720 juta. Kala itu, Wali Kota Surabaya dijabat oleh Bambang DH. Adapun Ketua DPRD Surabaya saat itu ialah Musyafak Rouf, kini ketua Partai Kebangkitan Bangsa Surabaya.

Polda Jatim mengusut dana japung pada 2010. Masuk pengadilan, empat orang jadi pesakitan dan sudah selesai menjalani masa hukuman. Mereka ialah Musyafak Rouf; eks Asisten II Pemkot Surabaya, Muklas Udin; eks Sekretaris Kota, Sukamto Hadi; dan eks bagian keuangan Pemkot, Purwito.

Kemudian pada 2012, Polda Jatim melakukan pengembangan dari fakta persidangan keempat terpidana tersebut. Hasilnya, pada 2013, Bambang DH ditetapkan sebagai tersangka. Namun, sampai sekarang, perkaranya tak klimaks-klimaks. Belum masuk pengadilan, anehnya tidak juga dihentikan. Tujuh tahun sudah Bambang DH digantung status sebagai tersangka.

Perkara Bambang DH ngendon karena silang pendapat polda dengan Kejati Jatim. Bolak-balik diserahkan penyidik, berkas perkara itu tak jua dinyatakan lengkap (P21). Petunjuk jaksa peneliti, menurutnya penyidik belum menyertakan bukti adanya mens rea (niat perbuatan jahat) tersangka. Jaksa minta penyidik kepolisian melengkapinya. Komisi Pemberantasan Korupsi pernah menyupervisi, namun tetap buntu.

“Sudah dilakukan (penyerahan) tahap satu, (tapi) P-19 (berkas dikembalikan oleh kejaksaan ke kepolisian)-nya sembilan kali,” kata Direktur Reserse Kriminalisasi Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur, Komisaris Besar Polisi Gidion Arif Setiawan, di Markas Polda Jatim di Surabaya pada Selasa, 29 Desember 2020.

Kasus itu, lanjut Gidion, mendapatkan perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi dan sudah dilakukan supervisi. Nah, saat ini tinggal menunggu keputusan bersama apakah kasus itu akan dilanjutkan atau dihentikan.

“Sudah diasistensi oleh KPK, nanti akan diputuskan bersama-sama, KPK, Bareskrim, dengan Polda Jatim,” ujar Gidion.

Bambang DH sepertinya tidak ingin ambil pusing dengan status tersangkanya itu. Dia juga mengaku tidak akan mengambil langkah apa pun untuk membereskan ketidakpastian hukum yang membelitnya.

“Saya santai saja,” kata anggota DPR itu saat ditemui awak media di Gedung Negara Grahadi, Surabaya pada 2019. (JN)

Referensi:
Sudah Tersangka Korupsi, Kader PDIP Malah Jadi Anggota DPR Membidangi Hukum

Sudah Tersangka Korupsi, Kader PDIP Malah Jadi Anggota DPR Membidangi Hukum

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here