BEM UNS: Seruan Aksi Solo Raya Menggugat, 9 Desember Coblos Gambar KPU

Sorotbangsanews.com – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FIB UNS, Seruan Aksi Solo Raya Menggugat

Omnibus Law telah disahkan pada Senin, 5 Oktober 2020 di tengah pandemi Covid-19. Hal tersebut menandakan bahwa pemerintah dan DPR RI telah berkhianat kepada negara. Oleh karena itu, kami mengundang.

Mengundang seluruh elemen masyarakat di Solo Raya untuk turun ke jalan, pada:

Hari/Tanggal: Kamis, 8 Oktober 2020

Waktu: 14.00 WIB – Menang

Titik Aksi: Bundaran Tugu Kartasura

Titik Kumpul Massa FIB UNS: Parkiran Belakang FIB

DC: Almet tercinta

Sampaikan keresahan, lantangkan kebenaran!

Jangan lupa protokol kesehatan.

‘Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata: lawan”- Wiji Thukul.

Pernyataan BEM UNS, Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law: Predator Kesejahteraan Rakyat.

Senin, 05 Oktober 2020 DPR mengesahkan RUU Omnibus Law menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR RI yang seharusnya dilakukan pada 8 Oktober 2020. Percepatan pengesahan dilakukan dengan alasan laju Covid-19 yang terus meningkat. Ajaib!

Omnibus Law, singkatnya adalah konsep pembentukan Undang-Undang utama untuk mengatur hal yang sebelumnya diatur sejumlah/satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU.

Selain itu pula Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan terdiri atas 15 bab dan 174 pasal yang mengatur ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup. Pengesahan ini mencakup 1.203 pasal dari 79 UU yang diatur sebelum omnibus law.

Disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja menunjukkan bahwa Negara mengabaikan hak rakyat untuk hidup bermartabat dan justru mempercepat perusakan lingkungan.

Tragisnya, Omnibus Law Cipta Kerja mengebiri kedaulatan pangan karena ketentuan yang menyamakan kedudukan produksi pangan nasional dengan impor dan subsidi petani & nelayan dicabut.

Omnibus Law mendukung penindasan dan kecurangan bagi kaum buruh, yaitu jaminan pekerjaan layak dihilangkan karena outsourcing dan kontrak bisa semakin merajalela; upah dan pesangon tidak mendapat perlindungan.

Penghapusan pasal 91 dari UU Ketenagakerjaan yang memuat kewajiban pengusaha untuk membayar upah pekerja dengan gaji yang sesuai standar upah minimum dalam peraturan perundangan-undangan.

Penghapusan pasal 93 dari UU Ketenagakerjaan yang memuat tidak masuk saat haid pertama & cuti khusus. Penghapusan itu berarti tidak mewajibkan pengusaha membayarkan upah saat pekerjanya berhalangan kerja. Sangat tidak manusiawi.

Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja memuat sejumlah pasal bermasalah, pengesahan ini berdampak bagi kita semua. Bukan hanya buruh, petani, nelayan, tapi KITA. Maka dari itu, mari sama sama kita kawal untuk menolak pengesahan UU Cipta Kerja.

Pandemi Covid-19 tidak menurunkan semangat kita melawan ketidakadilan ini. Teruntuk kamu yang telah/ingin turun ke jalan untuk menyuarakan suara dan menolak UU Cipta Kerja, jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan demi keamanan kita semua.

Ambil almamatermu. Suarakan aspirasimu. Gemakan keadilan rakyat. Turun ke jalan!

Hidup Mahasiswa!
Hidup Rakyat Indonesia!

Solo sudah tau lah siapa nanti bakal yang di pilih di pilkada..

-DARI RAKYAT, OLEH RAKYAT, UNTUK RAKYAT-

Kangen dengan almamaterku UNS….

Helm guys jangan lupa supaya kepala tetap aman. Tetap semangat memperjuangkan aspirasi rakyat..
#SoloRayaMenggugat

9 desember jangan salah pilih lagi yaaa, buat warga solo. Coblos gambar KPU.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here