Bentrok Maut Morowali Utara dan Bom Waktu Tenaga Kerja Asing di RI

Jakarta – Bentrokan antara tenaga kerja asing (TKA) asal China dan tenaga kerja Indonesia (TKI) pecah di area di area pabrik smelter PT Gunbuster Nickel Industri (GNI), Morowali Utara, Sulawesi Tengah, pada Sabtu (14/1) malam.

Dua pekerja, yaitu XE (30) TKA China dan MS (19) TKI asal Parepare, meninggal dunia dalam peristiwa nahas itu. Polisi mengatakan telah menangkap 71 orang terkait insiden itu, dengan 17 di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Sosiolog Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai secara sosiologis, bentrokan yang terjadi di Morowali itu merupakan akumulasi dari kekecewaan pekerja asli Indonesia terhadap hak-hak mereka dan kelonggaran pemerintah terhadap TKA.

“Sebenarnya bom waktu itu terjadi juga karena kelonggaran pemerintah terhadap TKA asal China yang sekarang jumlahnya mencapai 55 persen dari seluruh jumlah TKA. Saya kira kasus Morowali ini perlu diselesaikan secara lebih komprehensif,” ujar Ubedilah kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/1).

Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), jumlah TKA di seluruh Indonesia pada 2022 adalah 70.571 orang (Data pada Oktober 2022). Hampir 38.000 di antaranya berasal dari China. TKA China sendiri tercatat paling banyak bekerja di Morowali.

Ubedilah menjelaskan pemerintah sedari awal tidak tegas dan tidak transparan soal TKA China. Ia menyinggung perihal informasi yang beredar luas bahwa TKA yang seperti ‘dianakemaskan’. Hal seperti itu menurut Ubedillah harus segera diantisipasi pemerintah.

“Itu di antaranya terlihat dari jumlah TKA China dan isu upah yang terlihat diskriminatif. Sikap diskriminatif terhadap Tenaga Kerja asli Indonesia atau menganakemaskan TKA China ini cara yang buruk dalam mengelola hak buruh yang bisa mengakibatkan masalah serius secara sosiologis,” jelas dia.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti TKA China yang masuk ke Indonesia bukan tenaga ahli semata, tetapi juga termasuk tenaga kasar. Sedangkan, kondisi rakyat Indonesia juga banyak yang menganggur. Menurut Ubedilah, pemerintah mesti melakukan upaya evaluasi untuk menangani perkara ini.

“Pemerintah harus segera melakukan evaluasi mendasar terkait kebijakan TKA asal China. Di antaranya lakukan moratorium TKA asal China dan mengurangi jumlahnya,” terang dia.

Waspada sentimen identitas
Dihubungi terpisah, Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Ida Ruwaida menjelaskan konflik yang terbuka seperti di Morowali itu terjadi karena sudah ada akumulasi rasa ketidakpuasan atau kekecewaan. Hal itu, kata dia, mesti diindentifikasi lebih lanjut.

“Karena ketidakpuasan itu kemudian akan membangun apa yang disebut sebagai sentimen. Sentimen basisnya apa? Basisnya identitas,” jelas Ida saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (17/1).

Ida lalu menyoroti upaya pencegahan yang mestinya dilakukan pemerintah guna antisipasi konflik antar pekerja. Mengingat adanya perbedaan yang dimiliki antar kedua belah pihak.

“Pemerintah dan perusahaan seharusnya sejak awal sudah mengantisipasi potensi konflik antar pekerja. Mengingat latar belakang sosial, budaya, bahkan agama yang berbeda,” kata Ida.

Ida menilai TKA mestinya sudah memperoleh pengetahuan dan keterampilan sosial tentang budaya Indonesia, termasuk bahasa Indonesia. Sementara itu, TKI juga dinilai perlu untuk dikondisikan akrab bekerja sama dengan warga asing.

Pihak perusahaan juga dapat membuat sejumlah kegiatan yang dapat mencairkan hubungan antara TKI dan TKA.

“Di era global seperti ini, kehadiran pekerja asing tak terhindarkan. Namun, kontrolnya tetap perlu dilakukan sejak rekrutmen hingga penempatan, promosi, bahkan insentif. Dasarnya juga jelas dan tidak diskriminatif,” jelas dia.

Ida menyebut yang bisa dilakukan saat ini adalah tindakan kuratif. Upaya kuratif dilakukan guna menangani perkara yang telah terjadi.

Kesejahteraan TKI harus diperhatikan
Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos pun menduga bentrokan yang terjadi di PT GNI dipicu masalah mendasar, seperti hak-hak pekerja, perlindungan pekerja, dan kesejahteraan.

Ia mengatakan pemerintah harus hadir memberikan perlindungan bagi pekerja lokal. Tanpa ada perlindungan dan kesejahteraan, maka hal serupa bisa terjadi lagi.

“Kalau kemudian itu tidak terjadi, maka di manapun akan terjadi hal-hal seperti yang terjadi di Morowali,” kata Nining saat diwawancara.

Menurut Nining, semangat pemerintah mendahulukan perkembangan ekonomi masyarakat di dalam negeri tak konsisten dijalankan.

Ia mencontohkan aturan perbandingan 1 banding 10 jumlah TKA dan TKI yang sempat diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 malah dihapus. Akhirnya, tidak ada pembatasan bagi TKA yang masuk ke Tanah Air.

“Akibat kebijakan negara yang akhirnya buka keran yang tidak membatasi tenaga kerja asing, yang akhirnya pasti akan ada muncul tentang persoalan sentimen,” ujar dia.

Ia menegaskan pemerintah harus mengutamakan kepentingan tenaga kerja dalam negeri. Nining mengatakan inti persoalan yang harus diupayakan pemerintah adalah kesejahteraan, keadilan, dan kesetaraan. [cnnindonesia]