Diduga PT. Alpen Food Industry “Aice” Tidak Manusiawi, Buruh Wanita Hamil Keguguran

Jakarta – Sorotbangsanews.com – Seruan para buruh dengan adanya PT Alpen Food Industry (Aice) diduga adalah perusahaan yang tidak memanusiakan buruhnya, banyak buruh perempuan hamil yang keguguran di PT AFI (Aice)
#BoikotAice

Gila ini klo bener terjadi, jangankan banyak klo 1 aja terjadi akibat kondisi kerja yang tidak manusiawi. perlu ditindak hukum bahkan tutup.

Bahkan di tahun 2019 ada 20an kasus buruh perempuan hamil yang keguguran karena masih dipekerja di sift malam dan beban kerja yang berat. Kurang lebih 20 Kasus keguguran, buruhnya meminta perbaikan kerja malah di PHK. (22/9/)

Menurut informasi yang sebelumnya telah di demo, mengatasnamakan, Kami dari Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (F-SEDAR) selaku federasi yang di mana Serikat Gerakan Buruh Bumi Indonesia PT Alpen Food Industry (SGBBI PT AFI) menjadi anggotanya, dengan ini menjelaskan permasalahan hubungan industrial antara pihak pekerja dengan pengusaha PT AFI (produsen es krim AICE) sebagai berikut:

Penurunan Upah :

Pada tahun 2014-2016, PT AFI menggunakan KBLI 1520 (makan terbuat dari susu) yang diubah menjadi KBLI es krim pada tahun 2017, sehingga nilai upah buruh mengalami penurunan dari upah sektor II menjadi upah minimum kabupaten (UMK). Jika mengacu pada upah minimum tahun 2019, maka buruh kehilangan upah sebesar Rp.280.000.00 Oleh karena itu, sejak tahun 2018, buruh telah memperjuangkan agar perusahaan memberikan tambahan upah, namun setiap tahun perusahaan hanya menaikkan upah sebesar Rp.5.000 saja. Pada tahun 2019, upah yang berlaku di PT AFI adalah UMK + Rp10.000.

Dalam PP No. 78/2015 tentang Pengupahan dijelaskan bahwa upah minimum adalah upah yang didesain untuk pekerja lajang (Pasal 43) dan upah bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit (Pasal 42). Penetapan besarnya upah berpedoman pada struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi (Pasal 14). Namun, dalam perkembangan perundingan, pengusaha memberikan nilai yang besar pada golongan yakni Rp.30.000 x jumlah golongan, sedangkan masa kerja hanya dihargai Rp. 5.000 per tahun, pendidikan yang dihargai hanya untuk S1 dan tidak ada perhitungan kompetensi. Sebagai akibatnya, sebagian besar buruh PT AFI yang adalah operator produksi hanya merasakan manfaat kenaikan yang sangat kecil.

Bagi buruh, kompetensi (kinerja/penilaian) sangat penting karena dapat memicu produktivitas kerja. Biasanya bobot penilaian dihitung dari kehadiran kerja tahun sebelumnya, sehingga pekerja akan terpacu untuk memperbaiki absen agar menjadi lebih baik dan produktif. Di sisi lain, pekerja yang memiliki jabatan merasakan kenaikan upah yang besar sehingga alih-alih memperbaiki kinerja, pekerja lebih cenderung mengejar posisi.

Kami tidak menuntut upah sebesar Rp.11 juta maupun Rp. 8 juta sebagaimana yang selama ini dinyatakan oleh pihak pengusaha. Justru kami terus-menerus menurunkan nilai tuntutan dan terakhir hanya berakhir di formula dengan catatan selisih upah kembali mencapai jumlah sebelum terjadinya penurunan upah akibat perubahan KBLI. Kami berharap agar mendapatkan tambahan upah sebesar Rp.280-300 dari UMK.

Pengusaha juga menyatakan adanya tambahan upah sebesar Rp.700.000.00 per bulan, yang kami nilai sebagai penyesatan, karena yang dimaksud dengan upah Rp. 700.000.00 per bulan itu adalah uang makan (karena perusahaan tidak menyediakan catering) sebesar Rp.15.000.00 per hari dan uang transport sebesar Rp. 5.000 per hari. Ditambah dengan tunjangan kehadiran sebesar Rp.200.000.00 per bulan yang hanya dapat diambil apabila tingkat kehadiran mencapai 100 persen tanpa sakit, izin apalagi alpa. Hal ini sangat sulit dicapai oleh buruh operator biasa yang bekerja di bawah tekanan target, sistem rolling dan kondisi kerja yang tidak memadai. Yang paling mungkin mendapatkan tunjangan kehadiran adalah para atasan yang lebih bisa menjaga kesehatan dan kehadiran.

Mutasi, Demosi dan Sanksi yang dinilai Tidak Proporsional

Sebagai serikat pekerja independen, SGBBI telah berupaya untuk menjalankan fungsi kontrolnya demi meningkatkan kondisi kerja buruh di pabrik es krim AICE. Namun, sejak tahun 2018, buruh mengalami berbagai mutasi dan bahkan demosi. Pemindahan ini dilakukan secara sepihak dan seringkali ditempatkan di posisi yang lebih berat, yakni ke bagian produksi. Ada juga yang didemosi setelah ikut mogok, sehingga upah dan tunjangannya diturunkan. Pengusaha tidak peduli buruh memiliki penyakit tertentu, misalnya endometriosis yang diidap oleh saudari Er. Dia tetap dipindahkan beberapa kali hingga ke bagian produksi yang semakin memperburuk kondisinya dan upahnya pun diturunkan.

Bukannya serikat menolak perintah kerja, tetapi mutasi seharusnya dibicarakan terlebih dahulu, diberikan training/pelatihan yang memadai serta diberikan surat tugas baru secara tertulis dan langsung ke pekerja. Selama ini, pengusaha selalu melakukan sepihak tanpa mendengarkan kondisi buruh yang bersangkutan.

Permasalahan lainnya adalah surat peringatan (SP) yang terlalu mudah diberikan kepada pekerja tanpa pembinaan terlebih dahulu. Hal ini khususnya dialami oleh buruh yang menjadi anggota SGBBI. Salah seorang anggota kami yang menjadi leader dikenai SP 2 karena menolak untuk memberikan SP langsung kepada pekerja. Dia sudah menjelaskan bahwa sanksi harusnya ada tahapan berupa teguran lisan terlebih dahulu, tetapi atasannya tidak peduli. Karena tidak mau terus-menerus harus menindas ke bawah, dia terpaksa melepaskan jabatannya sebagai leader.

Pada Desember 2019, 71 buruh anggota kami dipindahkan ke bagian cone. Kami sempat menolak karena meminta training dan surat tugas langsung per orang, namun akhirnya kami menerima mutasi tersebut dan bekerja di bagian produksi. Namun, perusahaan kemudian mengenakan SP 3 kepada buruh dan melakukan PHK. Perusahaan menyediakan buruh outsourcing yang didatangkan dari Jawa Timur untuk menggantikan buruh-buruh tersebut.

Pekerja sulit Mengambil Cuti :

Pada awalnya, prosedur pengambilan cuti sakit maupun izin di PT. AFI lebih mudah karena pekerja hanya menyerahkan formulir kepada leader bagian dan perusahaan menerima surat keterangan dokter (SKD) dari klinik lain (non faskes) yang menggunakan biaya sendiri. Lalu, kondisi ini diubah secara sepihak oleh perusahaan pada tahun 2018, cuti harus diurus sendiri oleh pekerja dan SKD yang diakui hanya yang dari faskes. Perusahaan mengharuskan buruh mengurus sendiri formulir cuti dengan prosedur sebagai berikut:

Mengambil formulir di Office dan menandatangani permohonan cuti.
Meminta tanda tangan leader atau leader grup. Meminta tanda tangan supervisor. Meminta tanda tangan manajer produksi atau asisten/penerjemahnya. Meminta tanda tangan HRD Menyerahkan kembali ke office.

Bisa dibayangkan prosedur ini sangat menyulitkan buruh operator yang harus bekerja dan hanya punya waktu saat istirahat atau pulang kerja. Seringkali orang-orang yang harus dimintai tanda tangan tidak berada satu lokasi dengan pekerja. Ditambah lagi, buruh kerap dicecar pertanyaan, khususnya saat berhadapan dengan asisten dan translator. Bagi yang dalam kondisi sakit, tentu lebih sulit. Kondisi baru saja pulih dan masih harus direpotkan dengan prosedur mengurus cuti sakit.

Klinik perusahaan maupun faskes sangat membatasi dikeluarkannya SKD. Ketika pekerja sakit, klinik atau faskes memberikan Surat Keterangan Berobat (SKB) yang berarti pekerja dianggap kuat untuk bekerja di pabrik. Pekerja boleh beristirahat di loker atau pulang, apabila benar-benar tidak merasa kuat lagi. Pekerja yang beristirahat di loker kerap diinspeksi oleh asisten manajer produksi dan dicecar pertanyaan, bahkan dimarahi karena mengalami sakit.

Cuti haid nyaris tidak dapat diambil sama sekali, bahkan dianggap penyakit karena pekerja harus mendapatkan izin dari dokter klinik perusahaan untuk mendapatkan cuti haid. Dokter klinik biasanya tidak memberikan cuti haid, tetapi obat penghilang rasa sakit.

Kasus buruh perempuan berinisial Er yang divonis endometriosis bisa menjadi contoh bagaimana buruh tidak memiliki pilihan pengobatan. Er seringkali meminta cuti haid, tetapi tidak diberikan oleh dokter klinik perusahaan, kemudian Er harus dioperasi. (Lantunan Kopi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here