Kami Vs Moeldoko, Presidium: KAMI Bukan Kumpulan Orang-orang Pengecut

Sorotbangsanews.com – Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin menjawab peringatan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Moeldoko sebelumnya meminta agar KAMI tak mengganggu stabilitas politik tanah air.

Din mengingatkan, Moeldoko tidak melempar ancaman. Arogansi kekuasaan demikian sudah ketinggalan zaman.

“KAMI mengingatkan Bapak KSP Moeldoko dan jajaran kekuasaan untuk tidak perlu melempar ‘ancaman’ kepada rakyat. Pada era demokrasi modern dewasa ini arogansi kekuasaan, sikap represif dan otoriter sudah ketinggalan zaman,” ujar Din dalam siaran pers, Jumat (2/10).

M. Din Syamsuddin mengawali dengan ucapan terima kasih kepada KSP Moeldoko yang berbicara mewakili Istana Presiden, atas pernyataannya yang menunjukkan bahwa beliau sudah membaca Deklarasi KAMI bertajuk Maklumat Menyelamatkan Indonesia.

“Namun, KAMI menilai bahwa Bapak KSP Moeldoko belum membaca Maklumat tersebut

dengan seksama dan apalagi memahami isinya secara mendalam,” lanjutnya

Lanjut M. Din Syamsuddin mempertanyakan pernyataan TNI (Purn) Moeldoko tentang jalur hukum yang dimaksud ?”

“Bukankah penyampaian aspirasi oleh rakyat adalah sesuai dengan Hukum Dasar yaitu UUD 1945.

yang memberi kepada rakyat warga negara kebebasan berserikat dan berpendapat, termasuk untuk menyampaikan pendapat di depan umum? Ataukah mungkin permintaan untuk menyampaikan aspirasi lewat jalur hukum adalah agar KAMI mengguga Pemerintah atas pelanggaran konstitusional yang dilakukannya ? Suatu hal yang dapat dilakukan namun belum dipikirkan,” sambungnya.

Adapun menurut Din, kepentingan KAMI antara lain:

(a). Meluruskan kiblat bangsa dan negara yang banyak mengalami penyimpangan,
(b). Mengingatkan pemerintah agar serius menanggulangi COVID-19 dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan rakyat di atas program ekonomi dan politik (pilkada).
(c). Mengingatkan pemerintah agar serius memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih merajalela di lingkungan Pemerintahan, dengan mencabut Undang-Undang yang melemahkan KPK.
(d). Mengingatkan Pemerintah agar bersungguh-sungguh mengatasi ketakadilan ekonomi, mengutamakan lapangan kerja bagi rakyat sendiri (bukan untuk Tenaga Kerja Asing), dan mencabut Undang-Undang yang lebih menguntungkan pengusaha dari pada kaum buruh.
(e). Mengingatkan Pemerintah untuk bertindak responsif terhadap upaya pemecahbelahan masyarakat dengan tidak membiarkan kelompok-kelompok yang anti demokrasi, intoleran, dan eksklusif dengan menolak kelompok lain seperti KAMI.

“Itulah sebagian dari sekumpulan kepentingan KAMI, yang pada intinya KAMI berkepentingan agar pemerintah dan jajarannya, termasuk KSP, bekerja bersungguh-sungguh mengemban amanat rakyat, karena gaji yang diperoleh berasal dari uang rakyat,” sambungnya.

“KAMI bukan kumpulan orang-orang pengecut, karena para insan yang bergabung dalam KAMI adalah mereka yang menyerahkan segala urusan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, dan hanya takut kepada-Nya,” Pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here