Komisi Hukum Ngadu ke Kapolri Soal Sentul City: Itu Negara Dalam Negara

Komisi III DPR rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Firda/detikcom)

Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengadukan tindakan PT Sentul City kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI. Adies meminta Jenderal Sigit memperhatikan secara khusus persoalan tanah antara warga Bojong Koneng dengan PT Sentul City tersebut.

Awalnya Adies menceritakan Komisi III DPR sempat menerima laporan dari masyarakat di Bojong Koneng terkait persoalan tanah melawan PT Sentul City. Dia menyebut tindakan PT Sentul City sebagai pengembang seperti memiliki negara dalam negara.

“Kemarin ada laporan masuk Komisi III di daerah Bojongkoneng, Sentul itu ada satu pengembang yang sudah seperti negara di dalam negara, yang sudah sangat berkuasa di sana,” kata Adies saat rapat kerja di ruang rapat Komisi III DPR, gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (24/1/2022).

Adies menyebut Sentul City seakan-akan sangat berkuasa di sana. Maka, kata dia, masyarakat setempat pun tertindas dengan masalah tanah tersebut.

“Warga di sana di Bojongkoneng itu merasa sangat tertindas terkait dengan masalah tanah ini. Mohon itu juga diperhatikan terkait dengan mafia tanah,” ucapnya. Dikutip dari detik.com.

Lebih lanjut Adies juga mengadukan ke Sigit terkait persoalan mafia tanah di seluruh provinsi di Indonesia. Dia menyebut penanganan oleh jajaran Polri terkait persoalan mafia tanah kerap disoroti oleh masyarakat.

“Ada hal kemarin dilaporkan ke komisi iii terkait dengan maraknya mafia tanah. Mafia tanah ini sepertinya hampir di seluruh provinsi yang kami datangi itu penanganannya banyak juga menyoroti kinerja daripada kawan-kawan kita di kepolisian. Mungkin perlu beberapa terobosan lagi, ketegasan terkait penanganan mafia-mafia tanah ini,” ujarnya.

Komisi III DPR Geram dengan Sentul City

Untuk diketahui, beberapa hari yang lalu, Komisi III DPR sempat menerima sejumlah perwakilan masyarakat Bojongkoneng berkaitan dengan persoalan tanah melawan PT Sentul City. Sejumlah pimpinan Komisi III DPR pun sempat dibuat geram oleh tindakan PT Sentul City.

Salah satunya adalah Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh. Dia mengaku geram dengan tindakan PT Sentul City yang menggusur, mengusir, hingga merusak lingkungan.

“Luar biasa ini Sentul City ini melakukan penggusuran, pengusiran, perusakan,” kata Pangeran.

Dia lantas mempertanyakan siapa pimpinan PT Sentul City. Dia juga mencecar siapa pemilik PT Sentul City.

“Memang siapa pimpinannya Sentul City? Sebentar saya ngomong dulu, siapa Sentul City miliknya? Milik siapa?” kata Pangeran.

Tak hanya Pangeran, Adies Kadir juga turut geram dengan perbuatan PT Sentul City. Dia mengaku tidak habis pikir PT Sentul City seperti merasa jadi pemilik negara.

“Kita tidak habis pikir juga di era keterbukaan sekarang NKRI, kok masih ada saja orang seperti itu, seakan-akan dia yang punya negara aja, negara di dalam negara,” ujarnya.

Adies menegaskan agar aparat hukum bertindak atas tindakan PT Sentul City. Dia akan menyampaikan persoalan ini kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, hingga Mendagri Tito Karnavian.

“Aparat hukum tidak bisa diam, saya juga heran ke mana aparat hukum kita, ke mana diam saja, kami akan sampaikan, Pak, nanti ke Jaksa Agung, ke Kapolri, kalau perlu kita minta juga Mendagri di Komisi II, kepala daerahnya jangan seperti itu, ini kan ada warganya di sana yang susah, tapi dibiarkan saja di situ,” tuturnya.

“Nggak bisa terjadi masa negara sudah merdeka sekian puluh tahun ada orang diperlakukan seperti itu, Komisi III insyaallah kalau benar apa yang Bapak-Ibu laporkan kita akan bantu Bapak-Ibu sekalian termasuk juga membatalkan sertifikat-sertifikat yang tadi disebutkan itu, mereka harus tunjukkan bukti buktinya itu. Mana kalau di camat, di lurah, girinya ada semua terus muncul sertifikat tanah, itu kan yang namanya mafia tanah,” katanya.