Beranda Nasional Maklumat Kapolri Ancam Kebebasan Pers

Maklumat Kapolri Ancam Kebebasan Pers

0
Maklumat Kapolri Ancam Kebebasan Pers

Sorotbangsanews.com – Beredar luas, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan maklumat dengan Nomor: Mak/1/I/2021 tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI), yang ditandatangani 1 Januari 2021.

Dengan dalih, maklumat ini untuk memberikan perlindungan dan menjamin keamanan serta keselamatan masyarakat pasca dikeluarkan keputusan bersama tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam (FPI).

Isi maklumat tersebut mengenai kegiatan FPI dilarang berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor: 220- 4780 Tahun 2020; M.HH 14.HH.05.05 Tahun 2020; 690 Tahun 2020; 264 Tahun 2020; KB/3/XII/2020; 320 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.

Dalam maklumat berisi empat hal yang disampaikan dalam maklumat tersebut, yang salah satunya tak sejalan dengan semangat demokrasi yang menghormati kebebasan memperoleh informasi dan juga bisa mengancam jurnalis dan media yang tugas utamanya adalah mencari informasi dan menyebarluaskannya kepada publik. Salah satu isi maklumatnya, tepatnya di Pasal 2d, yang isinya menyatakan: agar kiranya masyarakat tidak diperkenankan mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial,” isi maklumat.

Seluruh pers indonesia menyikapi Maklumat di pasal 2d tersebut, dengan menyatakan sikap:

Maklumat Kapolri dalam Pasal 2d tersebut dinilai terlalu berlebihan dan tidak sejalan sebagai negara demokrasi yang menghargai hak masyarakat untuk memperoleh dan menyebarkan informasi. Dimana yang tertuang dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Selain itu pula, Maklumat ini mengancam tugas jurnalistik dan media, sebagai profesinya melakukan fungsi mencari dan menyebarkan informasi kepada publik, termasuk soal FPI. Hak wartawan untuk mencari informasi itu diatur dalam Pasal 4 Undang Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers yang isinya menyatakan, “(3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.” Isi maklumat itu, yang akan memproses siapa saja yang menyebarkan informasi tentang FPI, juga bisa dikategorikan sebagai “pelarangan penyiaran,” bertentangan dengan pasal 4 ayat 2 Undang Undang Pers.

Mendesak Kapolri mencabut pasal 2d dari Maklumat itu karena mengandung ketentuan yang tidak sejalan dengan prinsif negara demokrasi, serta tidak sejalan dengan ketentuan UUD 1945 dan bertentangan dengan Undang Undang Pers.

Menghimbau pers nasional untuk terus memberitakan berbagai hal yang menyangkut kepentingan publik seperti yang sudah diamanatkan oleh Undang Undang Pers serta undang undang dasar 1945.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here