Najwa dilaporkan Relawan Jokowi Bersatu Seakan Akan Demokrasi Kian Musnah, Layaknya Habitat Satwa Kian Punah

Sorotbangsanews.com – Presenter Najwa Shihab baru-baru ini dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Relawan Jokowi Bersatu. Hal tersebut terkait dalam acara Mata Najwa, dimana Najwa mewawancarai kursi kosong yang seharusnya ditempati Menkes Terawan Agus Putranto, namun tidak memenuhi panggilan acara Mata Najwa.

Dengan adanya mewawancarai kursi kosong, pelapor merasa keberatan, sebab dinilai hal tersebut sebagai perundungan Menkes Terawan, namun laporan Relawan Jokowi tersebut ditolak Polda Metro Jaya dan menyarankan melapor ke Dewan Pers karena Najwa seorang jurnalis.

Menanggapi laporan tersebut, Najwa menyampaikan pernyataan dalam unggahannya di Instagram, Selasa (6/10/2020).

Dari laporan tersebutpun, kita tentunya bertanya-tanya apa salah Najwa sebenarnya. Apakah dengan mewawancarai kursi kosong yang tidak ditempati Menkes Terawan sebagai perundungan dan terancam sanksi pidana ?”

Dengan adanya hal tersebut Najwa pun mengambil sikap, atau pernyataan.

Saya baru mengetahui soal pelaporan ini dari teman-teman media. Saya belum tahu persis apa dasar pelaporan termasuk pasal yang dituduhkan.

Saya dengar pihak Polda Metro Jaya menolak laporan tersebut dan meminta pelapor membawa persoalan ini ke Dewan Pers.

Jika memang ada keperluan pemeriksaan, tentu saya siap memberikan keterangan di institusi resmi yang mempunyai kewenangan untuk itu.

Tayangan kursi kosong diniatkan mengundang pejabat publik guna untuk menjelaskan kebijakan-kebijakannya terkait penanganan pandemi.

Penjelasan itu tidak harus di Mata Najwa, bisa di mana pun. Namun, kemunculan Menteri Kesehatan sepertinya memang minim dari pers sejak pandemi kian meningkat, bukan hanya di Mata Najwa saja.

Waktu demi waktu terus belalu, makin banyak pihak yang bertanya ihwal kehadiran dan proporsi Manteri Kesehatan dalam soal penanganan pandemi.

Tentu ada pro kontra dibalik pelaporan tersebut. Faktor-faktor itulah yang mendorong saya membuat tayangan yang muncul di kanal Youtube dan media sosial melalui Narasi. Media massa perlu menyediakan ruang untuk mendiskusikan dan mengawasi kebijakan-kebijakan publik.

Pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan juga berasal dari publik, baik para ahli maupun lembaga yang sejak awal dengan penanganan pandemi maupun warga biasa.

Hak itu semua adalah usaha memerankan fungsi media sesuai UU Pers yaitu “mengembangkan pendapat umum” dan “melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum”.

Pemimpin bangsa Indonesia haruslah bijaksana. Kekeluargaan harus diutamakan. Kedaulatan bangsa berada di tangan rakyat. Bukan sebaliknya, Kebijaksanaan dalam mengambil solusi.
Keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah sampai mencapai kesepakatan bersama. Tidak memaksakan kehendak orang lain atau pembungkaman publik.

Negara yang berdaulat tentunya negara yang memiliki sistem demokrasi, jika hal tersebut dinilai sebagai perundungan dan terancam sanksi pidana, dimanakah sebuah negara yang konon kabarnya negara demokrasi, bila demokrasi dibungkam tentunya bisa dikatagorikan demokrasi musnah, layaknya habitat satwa kian punah.

Mungkin perlu diingat, sebuah keritikan sebagian sebuah membangun, bukan sebaliknya, jangan hanya mengambil segi negatif.

Berdasarkan Pasal 50 KUHP, maka wartawan dan media sebagai pelaksana UU 40 Tahun 1999 tak boleh dipidana. Pasal 50 KUHP secara jelas menyatakan bahwa “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang undang, tidak dipidana”. Karena itulah wartawan terkait tugas dan profesinya tak bisa disasar UU ITE. (Zoe Pelantun Kopi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here