Presiden Jokowi Ungkap Impor LPG, Yang Untung Negara Lain

Distribusi LPG di Tasikmalaya. Foto: Pertamina

Sumsel – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mau terus-terusan impor LPG yang bisa membebani anggaran negara. Untuk itu, Jokowi sejak 6 tahun lalu terus mendorong adanya hilirisasi batu bara menjadi Dimetil Eter (DME) agar bisa mengurangi impor tersebut.

“Impor kita LPG itu gede banget mungkin Rp 80-an triliun dari kebutuhan Rp 100-an triliun. Impornya Rp 80 triliun itu pun juga harus disubsidi untuk sampai ke masyarakat karena harganya juga tinggi sekali. Subsidinya antara Rp 60 sampai Rp 70 triliun,” kata Jokowi saat groundbreaking proyek hilirisasi batu bara menjadi DME di Sumatera Selatan, Senin (24/1/22).

“Pertanyaan saya apakah ini mau kita terus-teruskan impor terus? Yang untung negara lain, yang terbuka lapangan pekerjaan juga di negara lain, padahal kita memiliki bahan bakunya,” tambahnya.

Melansir dari kumparan.com. Jokowi menegaskan Indonesia punya batu bara yang bisa diubah menjadi DME. Ia mengungkapkan sudah melihat bagaimana api dari DME hampir mirip dengan api dari LPG untuk memasak. Sehingga hilirisasi batu bara harus terus dimaksimalkan karena bisa juga menjaga keuangan negara.

“Kalau ini dilakukan yang ini saja di Bukit Asam yang bekerja sama dengan Pertamina dan Air Products ini nanti sudah berproduksi bisa mengurangi subsidi dari APBN itu Rp 7 triliun kurang lebih. Kalau semua LPG nanti disetop dan semuanya pindah ke DME duitnya gede sekali Rp 60 sampai Rp 70 triliun itu akan bisa dikurangi subsidinya dari APBN,” ujar Jokowi.

Jokowi memastikan bakal terus memonitor proyek hilirisasi batu bara menjadi DME agar impor bisa dikurangi. Apalagi, kata Jokowi, dengan adanya proyek gasifikasi tersebut bisa tercipta 12 ribu lapangan kerja. Meski begitu, ia mengakui masih ada yang terbiasa selama ini melakukan impor.

“Ada yang nyaman dengan impor, memang duduk di zona nyaman itu paling enak sudah rutinitas terus impor, impor, impor, impor, impor enggak berpikir bahwa negara itu dirugikan, rakyat dirugikan karena enggak terbuka lapangan pekerjaan,” ungkap Jokowi.