Seiring Rencana Sembako Kena Tarif Pajak, Pedagang Pasar Induk Tanah Tinggi Akan Lalukan Protes

Sorotbangsanews.com – Seiring dengan kebijakan pemerintah yang berencana mengenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada produk sembako 12% menuai kontroversial dikalangan publik.

Sebagai mana yang tertuang dalam revisi draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Dimana saat masyarakat terhimpit mengenai kebutuhan ekonomi akibat pandemi, masyarakat pun senantiasa berjuang demi menunjang kebutuhan kehidupan sehari hari, ditambah dengan yang terdampak PHK dan yang dirumahkan serta pengganguran dimana mana.

Pedagang Pasar Induk Tanah Tinggi, Tangerang, Provinsi Banten, saat awak media mengkonfirmasi dari salah satu pedagang atau perwakilan dari pedagang bertepat di Los lapak blok E 3, berinisial fauzi satrio menuturkan, rencana pemerintah untuk memungut PPN dari komoditas sembako patut ditinjau ulang. Sebab, pendapatan pedagang pasar khususnya pasar tradisional berbeda dengan perusahaan retail,” paparnya. (10/6/21) sekitar pukul 17:22 Wib.

Selain itu pula ia menyampaikan bila mana sayur mayur di kenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ia menilai mungkin seluruh pedagang di pasar pasti akan protes, terlebih dengan kebutuhan bahan dasar pokok, atau sembako,” ulas fauzi.

Mereka khawatir harga sembako meningkat dan semakin menggerus daya beli masyarakat yang berujung pada tertekannya pendapatan para pedagang.

Lebih lanjut, Ia mengatakan dalam pasar tradisional ada harga yang sebagian besar harganya lebih rendah dari pasar modern. Kemudian di pasar tradisional masih ada tawar menawar antara pedagang dan pembeli yang berdampak besar bagi omzet pedagang. Apalagi hari ini masih banyak harga pangan yang belum stabil,” kata fauzi satrio.

Padahal dalam aturan sebelumnya, sembako bukan objek pajak yang dikenakan PPN. Namun, dalam revisi baru sembako tak lagi dimasukan ke dalam objek yang PPN-nya dikecualikan. Adapun daftar sembako yang akan dikenakan PPN, yakni beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu, dan gula.

Meski demikian, sejauh ini pemerintah belum menentukan tarif mana yang akan diberlakukan. Terdapat beberapa opsi yang menjadi pertimbangan, yakni PPN Final 1 persen, tarif rendah 5 persen, atau tarif umum 12 persen.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, bahan pokok menjadi kelompok barang yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Peraturan Menteri Keuangan No. 99/2020 menyebutkan setidaknya ada kelompok barang yang tidak dikenai tarif PPN, di antaranya seperti beras dan gabah, jagung, sagu, garam konsumsi, gula konsumsi, susu, kedelai, telur, sayur-sayuran, dan buah-buahan.

Dengan adanya hal itu Para pedagang Pasar Induk Tanah Tinggi, Tangerang, Provinsi Banten memprotes keras upaya-upaya tersebut yang dinilai menyulitkan para pedagang tradisional.