Sembako Akan Dikenakan PPN, Rezim Bangkrut Menjadi Trending Topic Dikalangan Publik

Rasanya terasa miris Ibu pertiwi pun seakan menangis melihat penomena di negeri yang kita cintai ini, seperti diketahui musibah pun datang di penjuru negeri, dimana saat masyarakat terhimpit mengenai kebutuhan ekonomi akibat pandemi, masyarakat pun senantiasa berjuang demi menunjang kebutuhan kehidupan sehari hari, ditambah dengan yang terdampak PHK dan yang dirumahkan serta pengganguran dimana mana.

Pemerintah berencana mengenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada produk sembako. Mulai dari beras, jagung, kedelai, garam hingga daging.

Hal tersebut tertuang dalam revisi draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Kini mencuat dpermukaan publik dengan tagar bertajuk #RezimBangkrut menjadi trending topic dikalangan publik (9/6/21) khususnya di twitter beragam komentar pun tak terelakan dengan berbagai macam variasi seperti diantaranya:

Akan datang suatu jaman, ketika pajak yang dipungut oleh penguasa membuat rakyat semakin menjerit, sehingga kebutuhan hidup rakyat semua dikenakan pajak. Maka waspadalah jika menemui jaman tersebut karena artinya #RezimBangkrut. Maka larilah ke Gunung dan makanlah dedaunan,” kata @abu_waras.

Salah Satu Tanda #RezimBangkrut itu adalah suka Ngayal Punya Duit Rp. 11.000 Triliun. Padahal cuman halu, tapi diiyakan rame-rame oleh sesama halu. Tanda lainnya apa lagi ges, kalau #RezimBangkrut ?,” sambung @abu_waras.

Lebih lanjut, Dalam Pasal 4A draft RUU KUP tersebut, pemerintah menghapus beberapa jenis barang yang tidak dikenai PPN diantaranya barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Artinya sembako akan dikenakan PPN.

Adapun barang sembako yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 116/PMK.010/2017 meliputi beras dan gabah; jagung; sagu; kedelai; garam konsumsi; daging; telur; susu; buah-buahan; sayur-sayuran; ubi-ubian; bumbu-bumbuan; dan gula konsumsi.