Sembako Akan Kena Pajak, PKS: Langkah Panik Pemerintah Hutang Yang Menggunung

Sorotbangsanews.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengkritik dengan kebijakan pemerintah yang menurutnya Ini langkah panik pemerintah melihat hutang yang menggunung dan pemerimaan pajak yang menurun,” paparnya.

Yang semestinya di masa pandemi pemerintah bisa bekerja lebih cerdas tidak dengan menaikkan pajak dari masyarakat, apalagi terhadap kebutuhan pokok,” ulasnya.

Seharusnya kata Mardani, pemerintah memperkuat industrialisasi dengan menggunakan energi terbarukan,” sambungnya dalam keterangan tertulisnya (9/6/21) sekitar pukul 12:50 Wib.

Lebih lanjut Mardani Ali Sera menyimpulkan mungkin Ini adalah dampak dari investasi tidak startegis pada infrastruktur yang tidak didukung dengan pembangunan zona industri dan memperkuat inovasi teknologi,” ulasnya.

Mardani memaparkan Sekali lagi ini langkah panik yang bisa makin membenamkan ekonomi Indonesia,” katanya.

Seperti diketahui, Pemerintah berencana mengenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada produk sembako. Mulai dari beras, jagung, kedelai, garam hingga daging.

Hal tersebut tertuang dalam revisi draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Dalam Pasal 4A draft RUU KUP tersebut, pemerintah menghapus beberapa jenis barang yang tidak dikenai PPN diantaranya barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Artinya sembako akan dikenakan PPN.

Adapun barang sembako yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 116/PMK.010/2017 meliputi beras dan gabah; jagung; sagu; kedelai; garam konsumsi; daging; telur; susu; buah-buahan; sayur-sayuran; ubi-ubian; bumbu-bumbuan; dan gula konsumsi.