Sri Mulyani: Kita Mampu Bayar Utang Rp 7.733 T, Said Didu Sindir Sehingga Harus Naikkan Pajak dan Cabut Subsidi ke Rakyat Demi Bayar Utang

Jakarta – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menyindir mengenai pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyatakan bahwa pemerintah mampu membayar utang Indonesia.

Menurut Said Didu saat mengurangi dan melunasi utang saat jadi Menkeu pemerintahan SBY bangga sekali,” katanya.

Kata Said Didu saat membuat utang meroket sehingga harus naikkan pajak dan cabut subsidi ke rakyat demi bayar utang,” ulasnya.

Kemudian Said Didu memaparkan yang menurutnya alasannya lain lagi,” sambungnya melalui keterangan tertulis. (23/1/23).

Adapun hal tersebut dikatakan Sri Mulyani dalam acara ground breaking Kampus III UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang disiarkan di kanal YouTube Kementerian Keuangan, Minggu (22/1/2023). Melansir dari detik.

Selain itu Utang juga digunakan untuk membangun pemerataan.

Saya bicara di Universitas Islam, jadi saya tahu kalau bicara tentang defisit dan utang itu langsung bulu kuduknya berdiri.

Dalam 3 tahun ini keuangan negara bekerja luar biasa termasuk melalui penggunaan instrumen utang yang akan kita bayar kembali, Indonesia mampu membayar kembali,” ujar Sri Mulyani.

Jika negara ingin maju, kata Sri Mulyani, pembangunan harus terus dilakukan.

Pembangunan itu tidak boleh ditunda sampai menunggu negara mampu dan tidak berutang.

“Tidak ada pembangunan menunggu sampai negaranya kaya karena tidak akan kaya kalau tidak ada pembangunan, jadi ini seperti telur dan ayam. Untuk memutusnya kita memang menggunakan instrumen keuangan negara,” tuturnya.

Jika pembangunan terus didorong dari sekarang, Sri Mulyani percaya diri bahwa Indonesia bisa menjadi negara maju saat 100 tahun usianya pada 2045.

“Jadi investasi dan pembangunan memang tidak boleh ditunda dan instrumen APBN adalah instrumen yang sangat penting,” jelasnya.

Sebelumnya Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah per 30 Desember 2022 sebesar Rp 7.733,99 triliun.

Jumlah itu naik Rp 179,74 triliun jika dibandingkan posisi utang bulan sebelumnya yang sebesar Rp 7.554,25 triliun.

Berdasarkan realisasi tersebut, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) naik dari bulan sebelumnya 38,65% menjadi 39,57% per 30 Desember 2022.

Jika dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu, jumlah itu turun dari posisi 40,74%.

“Fluktuasi posisi utang pemerintah dipengaruhi oleh adanya transaksi pembiayaan berupa penerbitan dan pelunasan SBN, penarikan dan pelunasan pinjaman, serta perubahan nilai tukar,” tulis buku APBN KiTA.