Diduga Pembangunan Gedung Kampus Politeknik Imigrasi Tak Berijin Jalan Terus Layaknya Supir Angkutan Umum

Tangerang – Sorotbangsanews.com – Sangat ironi sekali, satu proyek konstruksi bangunan yang diduga sedang dikerjakan oleh PT BANGUN BUMI PERSADA JAYA sampai saat ini belum terpampang papan proyek dari Kemenkumhan dan lMB dari Dinas DPMPTSP Kota Tangerang.

Public openness tidak diberlakukan oleh pihak kontraktor, pelaksana atau Kementerian Hukum dan Ham terkait papan proyek. Tidak di ketahui ada motif apa di balik itu semua. Apakah karena proyek Kementrian sehingga tidak harus ada papan proyek dan IMB ?

Menyoroti hal tersebut, Sekjen Lembaga Swadaya Masyarakat – Aliansi Pemantau Pembangunan dan Pertanahan Nasional (LSM- AP3N), Syamsul Bahri angkat bicara menyoal proyek Pembangunan yang peruntukannya nanti untuk Kampus Politeknik lmigrasi Hukum dan Ham yang berada di Kota Tangerang.

“Apapun yang namanya pembangunan itu harus di urus legal IMB terlebih dahulu baru setelah IMB sudah terpampang di lokasi proyek baru bisa di mulainya program pembangunan dan pekerjaan,” urainya.

Masih menurut dia, pentingnya IMB itu adalah guna memberikan informasi kesemua masyarakat bahwa ada niat baik dan patuh serta taat akan peraturan yang ada serta tidak melanggar Perda No.17 Tahun 2011 tentang retribusi dan perizinan tertentu.

IMB merupakan alat kontrol pemerintah atas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan sebagai acuan penentuan serta penetapan besaran untuk pajak retribusi daerah. Pada dasarnya setiap pembangunan gedung harus memenuhi setiap persyaratan dalam Undang-Undang, baik persyaratan administratif maupun persyaratan tekhnis sesuai dengan fungsi dari bangunan gedung.

Saat awak media cek and ricek ke lokasi bangunan yang beralamat di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang tersebut pada, (24/11/20), tidak bisa bertemu dengan pihak staf maupun kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut. Pisik proyek bangunan yang hingga sampai saat ini sudah berdiri tiga lantai itu masih terus berlanjut, seperti layaknya supir angkutan umum jalan terus, walau jarang sekali di kontrol atau di awasi oleh kontraktor atau yang bertanggung jawab atas pengerjaan proyek tersebut.

Ditempat Terpisah, M.Noer selaku kadis DPMPTSP Kota Tangerang saat di hubungi via telphon mengatakan, “Ya bang nanti saya cek dulu ke staf saya terkait bangunan untuk Kampus politeknik tersebut, akan tetapi staf saya masih di lapangan jadi belum bisa memberikan informasi ke abang saat ini,” ucap M.Noer.

Dalam hal ini, Satpol PP Kota Tangerang harus ambil sikap untuk penyegelan proyek bangunan yang peruntukannya nanti buat Kampus lmigrasi Kementrian Hukum dan Ham. Ranah Satpol PP lah yang punya wewenang untuk eksekusi penyegelan sesuai garda terakhir untuk penegakan Perda di Kota Tangerang. (Syams 007)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here