DPR Sahkan Omnibus Law, Demokrat Walk Out dari Ruang Sidang

Jakarta – Sorotbangsanews.com – Walaupun menuai pro-kontra di elemen lapisan masyarakat, undang-undang Omnibus Law tersebut disetujui oleh sebagian besar fraksi di kompleks DPR RI, Senayan, pada Senin sore (5/10/2020).

DPR RI dan pemerintah akhirnya menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja.

Rapat Paripurna DPR pengambilan keputusan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja dihadiri 318 dari 575 anggota dewan. Sebanyak tujuh fraksi di DPR menyatakan setuju pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Mereka adalah PDI-P, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PPP, dan PAN. Sementara itu, hanya dua fraksi yang menolak pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini. Yaitu, Fraksi Partai Demokrat dan PKS.

Sidang Paripurna pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini sempat diwarnai perdebatan antara peserta rapat dari Fraksi Demokrat dengan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin selaku Pimpinan Sidang Paripurna. Perdebatan berakhir dengan persetujuan agar semua fraksi diperbolehkan menyampaikan pandangannya selama lima menit.

Dalam interupsinya, Benny mewakili fraksinya ingin menyampaikan pandangan lanjutan terkait penolakan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Namun, permintaan Benny ditolak oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin selaku Pimpinan Sidang Paripurna. Kemudian, Fraksi Demokrat memutuskan ke luar atau walk out dari Rapat Paripurna pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Sementara itu, dua fraksi lainnya menolak RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang ini, yaitu Patai PKS dan Partai Demokrat. Bahkan, Partai Demokrat memutuskan walk out dari rapat paripurna tersebut.

Meurut AHY Selaku Ketua Umum Partai Demokrat, saya bersama Fraksi FPD DPR memutuskan Partai Demokrat tetap MENOLAK RUU Cipta Kerja. Sebagai penegasan atas penolakan kami tersebut, Fraksi Partai Demokrat WALK-OUT dari Sidang Paripurna DPR RI Senin (5/10) sore ini.

Keputusan kami ini sudah disampaikan oleh FPD DPR dalam Pandangan Akhir Mini Fraksi pada Pengesahan Tingkat I di Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI (Sabtu, 3/10) dan kami sampaikan lagi dalam pendapat fraksi Sidang Paripurna DPR RI.

Saya mohon maaf pada masyarakat Indonesia, khususnya buruh dan pekerja, karena kami belum cukup suara untuk bisa memperjuangkan kepentingan rakyat. Insyaallah kita terus memperjuangkan harapan rakyat,” imbunya.

Menurut saya, RUU Ciptaker ini tidak ada urgensinya. Kita harus fokus pada penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. RUU Ciptaker juga sangat dipaksakan, dinilai berat sebelah, dan banyak pasal yang merugikan kaum buruh dan pekerja kita yang jumlahnya besar sekali,” ujarnya.

RUU tersebut juga berbahaya. Terkesan Nampak sekali bahwa Ekonomi Pancasila akan bergeser menjadi terlalu Kapitalistik & Neo-Liberalistik. Tentu, menjadi jauh dr prinsip-prinsip Keadilan Sosial. Alih-alih berupaya untuk ciptakan lapangan kerja secara luas, RUU tesebut berpotensi ciptakan banyak sekali masalah lainnya.” paparnya.

Sesuai dengan apa yang saya sampaikan dalam Pidato Politik beberapa waktu yang lalu, “Kita (Partai Demokrat) Harus Berkoalisi dengan Rakyat”, terutama berkoalisi dengan rakyat kecil, termasuk kaum buruh, pekerja yang hari ini paling terdampak oleh krisis pandemi dan ekonomi,” ulasnya.

Maka, kepada seluruh pengurus dan kader Partai Demokrat, mari kita terus berjuang bersama-sama dengan masyarakat. Harapan rakyat, perjuangan Demokrat,” tegasnya.

Kepada seluruh lapisan dan elemen (utamanya kaum buruh & pekerja) yang akan terkena dampak dari RUU Cipta Kerja, mari berjuang untuk selalu bersuara dan tegakkan nilai-nilai keadilan. No one is left behind. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Tuhan Bersama Kita!,” pungkasnya. (Pelantun Kopi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here