Presiden Jokowi Dinilai Ingkar Janji Soal Pendanaan IKN, Sindiran Netizen: Sein Kiri Belok Kanan

Jakarta – Kebijakan Pemerintah terkait pendanaan IKN dinilai sebagai tindakan ingkar janji. Sebab, pemerintah baru ini mengumumkan skema pembiayaan pembangunan IKN Nusantara hingga 2024 akan lebih banyak dibebankan pada APBN yakni 53,3 persen.

Adapun sisanya, didapat dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), swasta, dan BUMN sebesar 46,7 persen. Dengan kata lain, mayoritas dana untuk membangun IKN Nusantara berasal dari uang APBN.

Padahal, sebelumnya skema pendanaan APBN dalam pembangunan IKN ini dikatakan tidak akan banyak digunakan. Bahkan, pada tahun 2019 Presiden Jokowi menjamin rencana pemindahan ibu kota tak akan membebani uang negara.

“Saya sampaikan pada Menkeu bahwa agar tidak membebani APBN, akan kita cari skema khusus sehingga ibu kota jadi tapi APBN enggak terbebani,” ujar Presiden Jokowi pada tahun 2019 silam.

Lebih lanjut, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa kembali memberi sinyal dilanjutkannya pembangunan IKN. Bila berjalan sesuai rencana, kata Suharso, tahap pemindahan ibu kota ini bakal dimulai dari pembangunan sarana perumahan dan perkantoran.

Melansir dari terkini.id. Terkait hal ini, dia memberi sinyal bahwa pemerintah berencana memberikan mandat kepada swasta buat mengerjakan. Tujuannya tidak lain supaya tak membebani APBN yang saat ini dimaksimalkan untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Atas kebijakan itu, Jokowi dianggap ingkar janji dengan apa yang telah diputuskan sebelumnya. Hal ini pun mendapat respon negatif dari netizen. Salah satunya oleh akun Twitter @panca66.

Melalui unggahannya, @panca66 memberikan saran yang menohok. Menurutnya, cara terbaik untuk memprediksi kondisi negara adalah dengan melihat pernyataan Presiden Joko Widodo, lalu lihat sebaliknya.

“Cara Terjitu Memprediksi Kondisi Negara: Dengarkan Apa yang Dikatakan Jokowi, Lalu Lihat Sebaliknya,” demikian unggahan tersebut.

Unggahan itu pun mendapat reaksi beragam. Akun @at_da4 misalnya, mencoba menjelaskan secara rinci fenomena ini.

“Di rezim ini kita diminta terbiasa dengan memaknai setiap kata yang keluar dari mulut penguasa dengan Antonim dan konotasi bukan dengan sinonim apalagi denotasi,”

Selain itu, ada juga yang merespon dengan gaya satire, seperti akun @sujitihad: “Sein kiri belok kanan,” (terkini)